Pemda Agar Tertibkan Gergaji Rantai

Category: Berita Online Published: Monday, 03 August 2015 Written by Editor

Menyadari pentingnya pengawasan penggunaan dan pemberian ijin terhadap penggunaan gergaji rantai di daerah maka pemerintah Kabupaten Alor akan menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang Gergaji Rantai. Esensi dari perda ini sejatinya demi penggunaan gergaji rantai yang tetap ramah lingkungan.

Pemkab Alor tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang gergaji rantai yang didalamnya mengatur tentang sistematika pengurusan ijin kepemilikannya hingga pengawsan dan pengendalian kegiatan yang menggunakan gergaji rantai. Tidak ada yang salah tapi penggunannya perlu diawasi agar tidak merugikan daerah dalam pelestarian hutan. Sebagaimana terungkap dalam rapat pembahasan ranperda tentang Gergaji Rantai di ruang rapat Bagian Hukum dan HAM Setda Alor, yang diinisiasi oleh dinas kehutanan kabupaten Alor.

Kabag Hukum dan HAM Setda Alor, Hendrik Pella, SH menegaskan esensi dari diadakan peraturan daerah ini adalah pencegahan  terhadap kerusakan hutan. Sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai. “ Rancangan peraturan ini disepakati bersama DPRD untuk ditetapkan dalam tahun ini. dan esensi dari ini untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.” tegas Kabag Pella.

Yang menarik dari dalam peraturan ini pemerintah daerah hanya akan memberikan ijin kepemilikan gergaji rantai atau sensor kepada masyarakat secara perorangan yang memiliki hutan milik. Selain itu juga pemberian ijin dilakukan kepada badan atau lembaga yang memegang hak pengusahaan hutan, pemegang hak pengusahaan hutan tanaman industri dan pemegang ijin pemenfaatan kayu serta instansi pemerintah yang terkait dengan penebangan kayu.

Semua pemilik dan pengguna gergaji rantai diwajibkan untuk memperhatikan aspek konservasi, produksi dan kelestarian lingkungan dalam aktiviasnya. Dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan gergaji rantai di daerah sebagaimana kewenangan yang dimilki.

Kasubag pembinaan Hukum dan Perundangan, Marianus Adang, SH menambahkan pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan daerah tentang gergaji rantai ini untuk lebih memperketat pengawasan terhadap penggunaan gergaji rantai. “ Penggunaan gergaji rantai ini harus lebih tertib. Sehingga perlu adanya pengawasan agar mendukung pencegahan perusakan hutan. Penggunaan gergaji rantai nantinya hanya dilakukan pada hutan dan lahan milik masyarakat,” jelasnya.

Sementara Kabid PHR Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Arthur Ladinga mengungkapkan, mesin sensor tidak dilarang keberadaannya. Tapi karena jumlahnya yang sudah banyak dan penggunannya perlu diawasi maka peraturan daerah ini harus dikeluarkan. “ Karena penggunannya sudah cukup meresahkan sehingga perda ini ada agar petugas dilapangan tidak salah menindak,” ungkapnya.+++

Hits: 563

Login Form

Statistik Kunjungan

Hari ini75
Kemarin82
Minggu ini75
Bulan ini1900
Total60175

Yang lagi terhubung

Guests : 25 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb