Bantuan Keuangan Kepada Parpol “Terkendala“ Perda

Category: Berita Online Published: Monday, 21 September 2015 Written by Editor

Menyusul bergantinya regulasi ditingkat pusat tentang bantuan keuangan bagi partai politik maka Peraturan daerah Kabupaten Alor tentang bantuan keuangan kepada partai Politik segera diganti.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Alor, Hendrik Y.G. Pella,SH mengatakan dengan adanya peraturan pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diubah dengan PP nomor  83 tahun 2012 tentang  perubahan atas PP 5 Tahun 2009 yang mengganti PP 29 tahun 2005 maka perda kabupaten Alor nomor 17 tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada parpol sudah harus dilakukan penyesuaian.

Hal ini, kata Pella, menyusul kebutuhan bergantinya regulasi yang lebih tinggi yang menjadi dasar dan rujukan pemerintah daerah untuk melakukan sejumlah penyasuaian dengan membuat perda yang baru pula. Perlu mempercepat proses perda ini dengan merujuk pada regulasi yang tepat sehingga dalam waktu dekat harus diselesaikan.

“ Perlu kita buat suatu perda baru berdasarkan PP nomor 5 tahun 2009. Tidak lagi menggunakan perda nomor 17 tahun 2006 sebab merujuk pada ketentuan lama yakni PP nomor 29 tahun 2005 yang kini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang berkembang,” tegasnya.

Selain itu, ada pula PP nomor 83 tahun 2012 yang juga menjadi rujukan bagi perda tentang bantuan keuangan bagi parpol ini diterbitkan. Hal yang umum diatur dalam perda sementara yang lebih khusus pasti dimuat terperinci dengan paraturan bupati.

“ Kita sudah ketinggalan dua langkah karena sudah ada dua peraturan baru yang mengatur tentang hal ini. Sehingga usulan ranperda yang disampaikan badan Kesbangpol  ini perlu kita kaji lagi sehingga nomenkelaturnya jelas perda yang baru bukan perda perubahan,” jelas Pella.

Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor, Ilham Duru juga menegaskan jika melihat muatan perda nomor 17 tahun 2006 ternyata ada banyak hal yang perlu dirubah karena banyak regulasi yang berubah pula. Pihaknya siap menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan regulasi yang lebih tinggi.

“ Kita terkendala pada regulasi mana yang harus dipakai sebagai dasar sehingga kita berjalan pada rel yang benar. Semua usul saran dalam rapat menjadi masukan bagi kita. Prosesnya memang harus dipercepat, “ tambah Duru.

Senada, Kasubag Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan, Marianus Adang, SH menambahkan perda nomor 17 tahun 2006 tentang bantuan keuangan bagi parpol ini sudah semestinya tidak berlaku lagi. Ini seiring dengan tuntutan perubahan undang-undang sehingga harus diganti perda yang baru.

“ Tapi karena sejauh ini belum dicabut maka inilah saatnya. Nanti disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Harapan kita perda yang nanti dihasilkan mampu menjawab kebutuhan berkaitan dengan bantuan keuangan kepada parpol,” jelasnya.+++

Hits: 528

Login Form

Statistik Kunjungan

Hari ini75
Kemarin82
Minggu ini75
Bulan ini1900
Total60175

Yang lagi terhubung

Guests : 30 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb